Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Oleh: Arszandi Pratama, S.T, M.Sc., Dandy Muhamad Fadilah, S.T., Warid Zul Ilmi, S.P.W.K.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Mengapa penting? karena masyarakat yang akan menerima manfaat dari perencanaan pembangunan yang hendak disusun. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah MUSRENBANG. Apa itu musrenbang? Yuk kita simak.

Partisipasi diartikan sebagai kesediaan individu atau kelompok dalam membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan  kemampuan setiap individu atau kelompok disetiap program atau kegaitan dengan seluruh kemampuan setiap unsur di dalamnya tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing individu. adapun unsur tersebut adalah masyarakat secara umum, pemerintah, akademisi, ahli/pakar, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun kata partisipasi sendiri selalu dekat dengan masyarakat karena setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan selalu melibatkan masyarakat terutama Indonesia sebagai negara demokrasi yang sebagian besar kebijakannya bermula dari masyarakat dan masyarakat sebagai unsur yang langsung terekna dampak dari kebijakan tersebut.

Pada dasarnya dalam merumuskan kebijakan, pelibatan masyarakat sangat penting, karena masyarakatlah yang akan menerima seluruh manfaat dari program dan kebijakan yang hendak disusun. Pelibatan masyarakat dapat mewujudkan keberlanjutan dari sebuah program kebijakan. Adapun secara mudah dalam memvisualkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan salah satunya melalui roda partisipasi.

Roda Partisipasi merupakan sebuah penjelasan visual dari beberapa pendekatan yang yang dapat dilakukan dalam proses pelibatan masyarakat untuk perumusan rencana pembangunan. Roda Partisipasi tidak bersifat hirarki. Bagan ini didesain sebagai dasar pemerintah untuk bisa menentukan pendekatan mana yang sesuai dengan masing-masin kebutuhan program kebijakan

Terdapat 4 jenis pendekatan yang dapat dilakukan:

1. Informasi, Menginformasikan program kebijakan kepada masyarakat merupakan salah satu langkah paling sederhana yang dapat dilakukan. Pendekatan ini lebih mengarah kepada hubungan satu arah, dimana salah satu pihak menyampaikan dan pihak lainnya menerima.
2. Konsultasi, Pendekatan dengan konsultasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan meminta pendapat mereka dalam proses perumusan rencana pembangunan. Konsultasi bisa dilakukan secara terbatas, misalnya dengan mengadakan pertemuan bersama masyarakat. 
3. Partisipasi, Berbeda dengan konsultasi yang lebih mengikutsertakan pandangan dan pendapat masyarakat, partisipasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk andil dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Pemberdayaan, Pendekatan untuk melibatkan masyarakat dengan pemberdayaan adalah metode yang paling berdampak. Pemerintah tidak hanya melibatkan saja, melainkan hingga memberikan nilai tambahan kepada masyarakat. 

Bagan Roda Partisipasi

Sumber: https://amf.or.id/pelibatan-masyarakat-sebagai-kunci-proyek-berkelanjutan/

Keunggulan dari partisipasi masyarakat sendiri adalah kebijakan, program atau kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga anggaran dapat secara optimal membantu meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan seluruh pengetahuan diserahkan secara penuh kepada masyarakat. namun kekurangannya adalah biasa dari internal masyarakat itu sendiri semisal tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pekerjaan dan kesadaran dari diri masyarakat secara pribadi yang membuat partisipasi tersebut tidak maksimal dalam proses perencanaan pembangunan karena mereka tidak memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan, atau bahkan dari eksternal seperti kepemimpinan pemerintah yang tidak memahami kondisi daerahnya sehingga kebijakan dan program yang disusun menjadi bias dan tidak tepat guna atau sasaran.

Menurut Abe dalam Laily (2015) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat  penting dalam pembangunan yaitu terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan,, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.  partisipasi masyarakat sudah seharusnya dilibatkan di setiap proses pembangunan, baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. sehingga diperlukan wadah yang bisa menampung aspirasi masyarakat dalam berpartisipasi. musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) adalah salah satu wadah yang sangat representatif dalam mewadahi setiap proses pembangunan dengan partisipasi masyarakat di dalamnya.  

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan untuk membahas rancangan RPJP, RPJM, dan RKP baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat pusat, menteri akan menyelenggarakan Musrenbang jangka panjang nasional, sedangkan di tingkat daerah diselenggarakan oleh kepala Bappeda.

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka rencana pembangunan selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

Musrenbang diawali pada tingkat yang lebih kecil sampai nanti ke tingkat pusat. Dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan /kelurahan, dan kecamatan, Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota sampai ke pusat. Hal tersebut berupaya dalam penjaringan aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Adapun secara umum proses musrenbang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pertama membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan. Kedua, dilanjutkan dengan membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan. Contoh implementasi musrenbang yang biasa dilakukan adalah musrenbang anak. 

Musrenbang Anak merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan tahunan yang ditujukan untuk menjamin agar anak dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Kegiatan ini juga ditujukan untuk melaraskan arah dan sasaran pembangunan daerah dengan suara aspirasi anak secara proporsional.

Musrenbang anak dinilai efektif sebab anak-anak bisa menyampaikan secara langsung keinginan mereka kepada pengampu kepentingan. Seperti keinginan untuk memiliki lingkungan sekolah yang nyaman, tidak ada tawuran antar pelajar, hingga dukungan dalam upaya pencegahan pergaulan bebas dan peredaran narkoba. Tak hanya itu, mereka juga leluasa menyampaikan ide-ide segar. Pemberian ruang aspirasi bagi anak dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah terobosan pemerintah daerah yang harus terus dipertahankan, sebab partisipasi anak adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi.

Foto Kegiatan Musrenbang Di Kecamatan Magelang Selatan

Sumber: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/musrenbang-anak-ruang-bagi-anak-beraspirasi/

Penutup

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena masyarakat lah yang akan menerima manfaat dari rencana tersebut. Musrenbang sebagai salah satu bentuk implementasi partisipasi masyarakat dalam pelibatan rencana pembangunan, diharapkan menjadi wadah yang dapat menghimpun segala aspirasi untuk kesejahteraan bersama. 

Referensi

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. 2017. Apa itu Musrenbang RKPD?. https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/apa-itu-musrenbang-rkpd/
3. Kalimasada, Bening. A.K. 2022. Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Proyek Berkelanjutan. https://amf.or.id/pelibatan-masyarakat-sebagai-kunci-proyek-berkelanjutan/. Diakses pada 21 Februari 2023.
4. Laily E I N. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 3 No 3. Universitas Airlangga. Surabaya.
5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Musrenbang Anak: Ruang Bagi Anak Beraspirasi. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/musrenbang-anak-ruang-bagi-anak-beraspirasi/. Diakses pada 21 Februari 2023.
6. Hijrah, Nurul. 2022. Musrenbang Anak, Wujud Komitmen Pemkab Gowa Tingkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan. https://humas.gowakab.go.id/musrenbang-anak-wujud-komitmen-pemkab-gowa-tingkatkan-partisipasi-anak-dalam-pembangunan/. Diakses pada 21 Februari 2023.