KRL Jabodetabek Belum “Keos” ?!

Oleh: Arszandi Pratama, S.T, M.Sc., Warid Zul Ilmi, S.P.W.K., Dandy Muhamad Fadilah, S.T.

Kondisi KRL di Jakarta mengalami kenaikan penumpang setelah pandemi. Tercatat rata-rata harian mencapai 800 ribu orang di tahun 2023 ini, angka tersebut lebih tinggi 6 persen dari rata-rata volume tahun sebelumnya yang mencapai 780 ribu orang. Kenaikan tersebut akan berada di jumlah tertinggi pada hari tertentu, khususnya seperti hari senin dan minggu yang jumlahnya bisa bertambah 4 persen atau sekitar 850 ribu orang.  

Kondisi Komuter di Jabodetabek saat ini memiliki okupansi perhari sebesar 62 persen pada tahun 2023 dan akan meningkat sebesar 75 persen pada 2024, hal ini masih dinilai belum diperlukan untuk ditambahkan sejumlah KRL yang beroperasi, meskipun berdasarkan audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ada indikasi kepadatan sangat tinggi pada saat jam sibuk. Terutama pada saat jam operasional 06.00 – 09.00 WIB dan mulai rendah di jam 21.00 WIB ke atas. 

Berdasarkan data Statistik Komuter Jabodetabek 2019 oleh BPS, 56,8% komuter berangkat dari rumah menuju tempat tujuannya pada pukul 06.00-07.59. Sementara 55,4% komuter tiba di rumah kembali pada rentang waktu 18.00-23.59. Hal ini dinilai tidak bisa mencerminkan kebutuhan KRL Jabodetabek saat ini, karena seharusnya yang dilihat adalah volume yang bisa menampung penumpang pada saat jam berkegiatan, sehingga okupansi yang dinilai setiap jamnya bukan rata-rata. Pasalnya akan ada 29 rangkaian KRL milik PT Kereta Commuter Indonesia yang harus dipensiunkan tahun ini dan tahun 2024. Tentu berdasarkan perhitungan tersebut sudah menjadi warning untuk segera mencari pengganti dan penambah daripada guna mengatasi kepadatan dan permintaan para komuter di Jabodetabek yang semakin padat.  

Lalu stasiun mana saja yang menjadi stasiun paling terpadat di Jabodetabek ? 

Data Komuter Jabodetabek Antar Kabupaten/Kota Tahun 2019

Sumber: Statistik Komuter Jabodetabek, 2019 (BPS)

Dapat diketahui bahwa wilayah yang menjadi tujuan lokasi kegiatan komuter terbanyak adalah Jakarta Selatan yaitu 682.277, disusul dengan Jakarta Pusat 551.531, dan Jakarta Timur 334.167 komuter Tahun 2019. Terdapat sumber bangkitan dari wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 408.874, Kota Depok 395.093. Dan Jakarta Timur sebanyak 341.000 komuter. Dari fakta tersebut, Stasiun Manggarai sebagai stasiun hub untuk tujuh persimpangan jalur kereta api yang terdiri dari jalur kereta api yang mengarah ke Jatinegara, arah ke Jakarta Kota, arah ke Tanah Abang, arah ke Bogor, arah ke depo KRL Bukit Duri, arah ke Pusat Gudang Persediaan, serta mengarah ke Balai Yasa Manggarai. Hal ini membuat Stasiun Manggarai menjadi stasiun tersibuk. Stasiun Manggarai, yang juga direncanakan akan menjadi stasiun sentral. Stasiun Manggarai (MRI) merupakan stasiun kereta api tipe A yang terletak di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api terbesar di DKI Jakarta dengan luas ±2,47 ha. Sebagai Stasiun Sentral pertama di Indonesia, Stasiun Manggarai ditargetkan dapat pelayanan melayani penumpang KRL lebih dari 2 juta penumpang per hari. Hal ini semakin menguatkan untuk dilakukannya pengadaan penambahan KRL.

Pengadaan KRL ini pun menuai pro dan kontra yang terus berlanjut hingga berbagai aspek dan isu menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan masalah kepadatan penggunaan KRL Jabodetabek tersebut. Mulai dari pengadaan kereta mandiri oleh PT KCI dan PT INKA. Berdasarkan data dari BPKP saat ini PT KCI memiliki 1114 unit KRL tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonservasi sementara. Jumlah kebutuhan KRL langsung untuk segera beroperasi mencapai 84 unit karena harus menggantikan yang akan dipensiunkan tahun ini, dan tentu ada penambahan mengingat ada pengembangan jalur diberbagai stasiun di Jabodetabek. Kementerian Perhubungan mendukung upaya PT. KCI mengadakan sarana KRL produksi dalam negeri melalui penandatanganan MoU (Momerendum of Understanding)  terkait pemesanan unit kereta dengan PT INKA. Namun karena kebutuhan mendesak perlu juga ada pengadaan daripada peremajaan sarana KRL yang akan dipensiunkan salah satunya melalui impor KRL bekas dari Jepang. Hal tersebut menuai pro kontra hingga ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang juga sempat viral di berbagai media sosial karena dikatakan belum “KEOS”, namun kembali diklarifikasi oleh anggota DPR lainnya yang langsung merasakan rute KRL menuju Gedung DPR yang akhirnya menyatakan bahwa memang terjadi kepadatan sangat tinggi sehingga perlu ada penambahan KRL, jalur, dan headway KRL. Selain itu, mereka menambahkan seharusnya PT KCI mempunyai Desain Besar untuk mempersiapkan perencanaan kebutuhan KRL dengan antisipasi kenaikan jumlah penumpang di masa yang akan datang.

Mengenai pembelian KRL bekas hasil audit ketiga oleh BPKP, menyatakan bahwa bukan baru yang dapat diimpor adalah barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor peningkatan daya saing. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 dan Permendag yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor. Rencana impor KRL bekas ini dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

Kebijakan WFH atau Hybrid pun menjadi sorotan masyarakat dalam memberikan opininya dalam mengatasi kepadatan komuter di Jabodetabek, karena data menunjukan bahwa 92 persen lebih keperluan menggunakan KRL adalah untuk bekerja. Masyarakat beropini bahwa kebijakan WFH/ Hybrid menjadi angin segar untu mengatasi permasalahan tersebut. Namun WFH dan/atau Hybrid dikembalikan kepada perusahaan atau tempat kerjanya masing-masing, Masih belum terdapat regulasi yang mendorong atau mewajibkan hal tersebut secara serempak dapat dilakukan, terlebih metode dan jenis pekerjaanya tentunya berbeda-beda. 

Dari apa yang telah dibahas di atas, kita dapat ketahui bersama bahwa kondisi KRL saat ini dan ke depan tentu akan berpotensi bertambahnya jumlah komuter Jabodetabek. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan strategi atau solusi yang menyasar berbagai tujuan, pertama Solusi jangka pendek untuk menjaga KRL dapat terus beroperasi dan meningkatkan kemananan serta kenyamanan komuter karena meningkatnya jumlah komuter. Solusi jangka panjang pembuatan KRL secara mandiri dan kebijakan operasional kantor di area Jabodetabek seperti Work From Home atau Hybrid untuk memecah penggunaan KRL bisa menjadi alternatif yang perlu dipikirkan kembali. 

Referensi 

1. BPS. 2019. Statistik Komuter Jabodetabek Hasil Survei Komuter Jabodetabek Tahun 2019
2. Putri Anisa Yuliani. 2023. Jumlah Penumpang KRL Commuter Line Terus Meningkat. https://mediaindonesia.com/megapolitan/572989/jumlah-penumpang-krl-commuter-line-terus-alami-peningkatan. Diakses pada 11 April 2023.
3. Lorenzo Anughrah Mahardhika. 2023. BPKP Sebut Okupansi KRL Baru 62 Persen, Begini Respons MTI. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230409/98/1645023/bpkp-sebut-okupansi-krl-baru-62-persen-begini-respons-mti.  Diakses pada 11 April 2023.
4. Ilham Yafiz. 2023. Pro Kontra Rencana Impor KRL, Sejak Awal Pemerintah Tidak Memberikan Izin Berdasarkan Review BPKP, https://pekanbaru.tribunnews.com/2023/04/06/pro-kontra-rencana-impor-krl-sejak-awal-pemerintah-tidak-memberikan-izin-berdasarkan-review-bpkp. Diakses pada 11 April 2023.